DETIKIMUR.COM, MAKASSAR – Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep di Hotel Aryaduta Makassar selama dua hari terakhir, tepatnya hingga 10 Mei 2025, menuai sorotan tajam. Acara bertajuk “Transformasi Percepatan Kebijakan Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)” ini diduga kuat berlangsung secara tertutup dan mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik.
Pantauan di lokasi menunjukkan akses yang sangat terbatas. Hanya peserta undangan yang diperkenankan memasuki area pelatihan, sementara awak media dan pemantau independen dilarang meliput. Penjagaan ketat di sekitar lokasi semakin menguatkan dugaan adanya upaya untuk merahasiakan jalannya kegiatan.
Ironisnya, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp 2,3 miliar ini justru diselenggarakan di sebuah hotel bintang ternama. Pemilihan lokasi yang mewah tanpa adanya aksesibilitas publik memicu kecurigaan akan potensi penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi anggaran.
“Kami dari media datang untuk meliput, namun ditolak mentah-mentah oleh panitia. Pihak hotel pun terkesan ikut menutup diri, menimbulkan tanda tanya besar,” ungkap seorang sumber dari media lokal dengan nada kecewa atas perlakuan yang diterimanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Informasi yang berhasil dihimpun secara terbatas mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Dalam dokumentasi yang beredar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep terlihat jelas duduk di barisan depan, menghadap langsung ke panggung utama. Lebih lanjut, backdrop acara menampilkan foto Bupati Pangkep, mengindikasikan keterlibatan dan dukungan penuh dari pucuk pimpinan daerah terhadap kegiatan ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia penyelenggara maupun pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Bungkamnya pihak terkait atas pertanyaan mengenai alasan ketertutupan acara ini semakin memperkuat spekulasi negatif di kalangan masyarakat dan pers. Padahal, kegiatan yang menggunakan dana publik seharusnya dapat diawasi secara transparan.
Praktik tertutup ini menuai kritik keras dari berbagai pihak. Pengamat pendidikan dan aktivis antikorupsi menyayangkan tindakan yang dinilai menciderai semangat reformasi birokrasi dan prinsip transparansi yang selama ini digaungkan.
“Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa kegiatan yang menelan anggaran miliaran rupiah ini harus diselenggarakan secara diam-diam di hotel mewah dengan pengawalan ketat? Ini jelas tidak bisa dibiarkan dan harus diusut tuntas,” tegas seorang pengamat pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Kini, mata publik dan insan pers tertuju pada Bupati Pangkep dan instansi terkait. Klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan ketidaktransparanan dalam penyelenggaraan kegiatan yang seharusnya menjadi bagian dari pelayanan publik ini sangat dinantikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
