DETIKTIMUR.COM, BANGKA (09/04/2025) – Kasus Ilegal logging yang terjadi di Desa Rebo, Sungailiat-Bangka masih menjadi sebuah misteri, memberikan pertanyaan-pertanyaan besar di benak masyarakat Bangka.
Bagaimana tidak? Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Dirkrimsus Polda Babel dengan berbagai jejak rekam serta bukti yang konkrit untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun terkesan hanya jalan ditempat.
Dari sebelum lebaran, sampai sekarang, belum ada penetapan tersangka. Tekhnis apa saja yang dilakukan oleh pihak APH Polda Babel. Tekhnis itu yang perlu diberitakan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat Bangka agar masyarakat tidak menduga-duga dan berprasangka tidak baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditemui di salah satu Warung Kopi di Sungailiat, Sekretaris LMP Bangka yang ditemani rekannya pun mengaku heran dengan kasus ini.
“Saya dan rekan-rekan heran juga terkait kasus ini, jejak rekamnya begitu kuat, bukti-bukti seperti penahanan alat angkutan (Mobil Trailer-red) sudah disita dan diserahkan ke Polda Babel, kayunya juga 100 lebih batang sudah di Police Line, tapi penetapan tersangka masih belum ada,” kata Ryan.
Lanjutnya, ia mengatakan bahwa kasus ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi APH dan Pemerintah, karena ini sangat berkaitan dengan ekosistem dan kerugian negara.
“Dari awal statement yang LMP keluarkan baik itu dari Ketua LMP maupun saya, kami jelas dan tegas bahwa akan memperhatikan kasus ini, dan kami selalu memberikan dukungan terhadap APH untuk menindaklanjuti sampai dengan tuntas, hanya saja sekarang kasus ini terkesan jalan di tempat,” lanjutnya.
Ia mengkhawatirkan bila kasus ini hanya berakhir dalam perjanjian damai, tanpa kejelasan dan transparasi hukum yang jelas dari pihak kepolisian, maka pada tahun-tahun berikutnya, ia yakin dan memastikan bahwa banyak pengusaha yang tidak ingin mengurus surat perizinan/legalitas ke dinas-dinas terkait.
“Miris sekali, bila kasus ini tidak jelas dalam penanganannya, saya kuatir bila para pengusaha kayu lainnya sudah malas mengurus perizinan usaha kayu ini pada tahun-tahun berikutnya. Tentu kerugian daerah dan negara pun terjadi. Seharusnya kebocoran-kebocoran seperti ini harus ditindaklanjuti dengan kepastian hukum yang tepat,” terangnya.
Ia mengatakan pada waktu sebelum lebaran Idul Fitri 2025 tepatnya Kamis, 13/03/2025, LMP Bangka sudah melakukan kunjungan konsolidasi ke kantor DLHK Provinsi Babel. Untuk hal itu, LMP Bangka tidak langsung menyurati Polda Babel terkait kasus ini, karena masih dianggap dalam status penyelidikan sesuai keterangan dari Tim DLHK Provinsi Babel. Namun, bila terus berlanjut dan tidak kunjung selesai LMP Bangka akan menyurati Polda Babel secara resmi.
“Kita masih bersifat menunggu dan memantau, karena ada batasan yang dapat kami lakukan dalam wadah Organisasi Kemasyarakatan ini, pengawalan tetap kita lanjutkan dengan melakukan pemberitaan secara bertahap serta melakukan upaya-upaya seperti tetap menghubungi pihak-pihak terkait. Kami berharap pihak Polda Babel dan DLHK Babellah yang akan bertransparansi untuk menerangkan bagaimana jalannya kasus ini, sehing CTga tidak membuat masyarakat merasa heran dan menjadi semakin percaya pada kinerja para penegak hukum,” tutup Ryan.
(Tiem)
