DETIKTIMUR.COM, LANGSA, ACEH – Masyarakat Gampong Simpang Wie, Kecamatan Langsa Timur, mengeluhkan ketidakpuasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang diduga tidak transparan. Keluhan ini terutama ditujukan kepada oknum Geuchik berinisial IB dan Ketua Peut Gampong berinisial R, yang dianggap tidak adil dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang seharusnya berhak menerima.
Menurut keterangan warga, sebelumnya pada Desember 2024, sebanyak 26 orang menerima BLT DD. Namun, memasuki tahun 2025, terjadi pengurangan jumlah penerima bantuan tanpa adanya musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Warga merasa kecewa karena bantuan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit dan menyambut Hari Raya Idulfitri yang akan datang.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Kami merasa dizalimi oleh pihak desa. BLT DD ini seharusnya menjadi penyelamat bagi kami yang hidup dalam keterbatasan. Namun, sekarang justru ada pengurangan penerima tanpa alasan yang jelas.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat juga mencurigai adanya permainan di balik pengurangan penerima BLT DD ini. Mereka mendesak agar Geuchik dan perangkat desa mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, terutama untuk triwulan Januari-Maret 2025, agar warga yang membutuhkan dapat menerima bantuan seperti semula.
Media Cyberkriminal telah melakukan investigasi dan konfirmasi kepada oknum Geuchik IB melalui WhatsApp. Dalam tanggapannya, IB menjelaskan bahwa keputusan pengurangan penerima BLT DD telah melalui rapat perangkat desa dan Ketua Peut Gampong, sehingga tidak dapat diubah. “Itu sudah keputusan musyawarah, saya tidak bisa merubah aturan yang sudah ada,” tegas IB melalui pesan WhatsApp.
Warga Gampong Simpang Wie berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat turun tangan menyelesaikan masalah ini. Mereka menekankan bahwa program BLT DD seharusnya menjadi sarana untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan, sesuai dengan instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2022.
“Kami hanya meminta keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan ini. Jangan sampai ada tebang pilih dalam membantu warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkas seorang warga dengan nada kecewa.
Media Cyberkriminal akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pewarta: Hendrik
