Miris! Patut Diduga Ada Kesalahan Nyata Dalam Vonis Terhadap Dokter Tunggul

DETIK TIMUR

- Redaksi

Selasa, 14 November 2023 - 18:09 WIB

5011 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta–Miris! Patut diduga ada kesalahan nyata dalam vonis terhadap dr. Tunggul P. Sihombing, MHA

Berikut hasil investigasi data yang didapatkan tim, Senin (13/11)

Penjelasan Gambaran Umum Produk Mafia

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melakukan Kriminilisasi Hukum Melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dr. Tunggul P. Sihombing MHA Dengan Hukuman Pemidanaan 26 Tahun Penjara

1.Mengabaikan Amanat UUD 1945 Dan UU

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 :” Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Dalam Perkara dr. Tunggulm Semua Aparat Penegak Hukum, Mengabaikan Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya; Pengadilan Tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya; Pengadilan Kasasi Menjatuhkan Pemidanaan Melebihi Kewenangan Hakim

Baca Juga :  DPC Projo Menggelar Silaturahmi Sekaligus Rapat Terbuka Pengurus DPC, PAC, Kordes dan Sayap Organ (Srikandi Projo dan Projo Millenial)

(Fide Pasal 1 Ayat 3 Jo UUD 1945 Jo Pasal 253 Ayat 1 Butir a, b Dan C UU nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP)

2. Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945

Dalam Perkara A Quo, Proses Hukum Dan Pengadilan Disemua Tingkatan Khususnya Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Putusan Hakim Yang Dipercaya Sebagai MAHKOTA Kemuliaan Seharusnya Memberikan Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan Dan Azas Manfaat Bagi Bangsa Dan Negara Termasuk Bagi Terpidana Seperti Hak Untuk Mendapat Remisi.

Sehingga Berbagai Kesalahan Yang Sangat Prinsip Dalam Petikan Dan Salinan Putusan Yang Ada, Maka Dapat Dikatakan: “Pasti Bukan Putusan Hakim”.

3. Merujuk Pasal 27 (1) Juncto Pasal 28 D Ayat (1) UUD Tahun 1945, Menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Equality Before The Law)

Baca Juga :  Ramadan: A Month of Spiritual Reflection, Devotion, and Charity

Dalam Perkara A Quo, dr. Tunggul Dihadapkan Dengan Perkara Tipikor Dengan Hukuman Pemidanaan 24 Tahun Penjara Dan Perkara TPPU Dengan Hukuman 2 Tahun Penjara Ditambah Seluruh Asetnya Disita Yang Sudah Dilaporkan Di LHPKN KPK RI Dan Diumumkan Di Lembaran Negara.

Lipsus: Bkn

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ketua Dewan Pembina INSWA Ajak Pemerintah Daerah Dan Dunia Usaha Untuk Update Isu Terkini Dalam Pengelolaan Sampah
KAKI Minta KPK Segera Tuntaskan Penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Jangan Seperti Debkolektor
Peluncuran buku Prof H Paiman Dihadiri Para Tokoh Nasional Dan Lintas Sektoral Berjalan Sukses
Oknum Kasie Intel Kajari Ketapang Ancam Wartawan dan Minta Take Down Berita, Noven Saputera S.H : Ada Apa?
Pasar Kedoya Jakarta Barat Harga Beras Turun, Simak !! Daftar Harganya
Lapas Narkotika Jakarta kembali Sabet 2 Penghargaan dari KPPN Jakarta V”
Kabar Gembira, Polres Metro Jakarta Barat Diserbu Warga, 2.000 Paket Sembako Murah Ludes
DPC Projo Menggelar Silaturahmi Sekaligus Rapat Terbuka Pengurus DPC, PAC, Kordes dan Sayap Organ (Srikandi Projo dan Projo Millenial)

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 18:17 WIB

Danramil Mayor Kav Salahuddin Ajak Warga Jaga Kebersihan Demi Terciptanya Lingkungan Yang Sehat

Minggu, 7 Juli 2024 - 15:22 WIB

Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, LSM GMBI Lakukan Sunat Massal

Jumat, 5 Juli 2024 - 17:40 WIB

Artis Penyanyi Dangdut Aty Kodong Dilapor ke Polda Sulsel Dugaan Penipuan, Penggelapan dan Pencemaran Nama Baik

Berita Terbaru