Ketua KIP Aceh Singkil Dinyatakan tak Langgar Kode Etik, DKPP RI Pulihkan Nama Baik M. Nasir

DETIK TIMUR

- Redaksi

Kamis, 9 November 2023 - 15:51 WIB

50180 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

M. Nasir, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil

 

ACEH SINGKIL – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutus perkara Nomor 111-PKE-DKPP/IX/2023 dengan teradu Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil, M. Nasir.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu tertuang dalam rilis resmi DKPP RI sebagaimana diterima wartawan Kamis (9/11/2023).

Hasil putusan yang dibacakan pada sidang pemungkas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Selasa (7/11/2023) di Ruang Sidang DKPP RI.

Dalam putusannya, DKPP menyatakan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir Lingga tidak terbukti melanggar kode etik.

Karena diputus tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP RI pun akhirnya memulihkan nama baik M Nasir selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil.

“Merehabilitasi nama baik Teradu M. Nasir selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Heddy Lugito.

DKPP menilai Bahwa sikap dan upaya yang telah ditempuh oleh Teradu dalam memenuhi syarat pemberhentian sementara sebagai ASN karena telah dilantik sebagai Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mengurus surat pemberhentian sementara sebagai ASN setelah dilantik menjadi Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil dapat dibenarkan menurut hukum dan etika,” ucap Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Teradu dinilai telah menjalankan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

yang mengatur bahwa PNS yang diangkat menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Non Struktural wajib diberhentikan sementara dan tidak diberikan gaji PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik.

“Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Heddy Lugito sebagai Ketua Majelis. Didampingi Ratna Dewi Pettalolo sebagai Anggota Majelis. (TIM)

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 08:20 WIB

Koramil 1408-12/Tamalanrea Melaksanakan Karya Bakti Penanaman Pohon di Wilayah Batudoang

Kamis, 11 Juli 2024 - 13:01 WIB

Setelah di Sumpah dan Meraih Gelar Insiyur, Dr. Ashury Perkenalkan 10 Karya Buku Terbarunya

Kamis, 11 Juli 2024 - 12:31 WIB

Panitia Kegiatan Pejabat (Pj) Geuchik Pilih Kepada Wartawan Online di Kota Langsa

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:13 WIB

Kasau Pimpin Penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama kepada Pangkoopsud I.

Kamis, 11 Juli 2024 - 09:03 WIB

Misi Kemanusiaan Yonif 751/VJS Berikan Bantuan Kesehatan Masyarakat Agandugume

Kamis, 11 Juli 2024 - 07:13 WIB

Bahas Peluang Kerjasama, Kadin Bali Gelar Pertemuan Bersama Pengusaha Australia dan Dosen Universitas Mahasaraswati

Kamis, 11 Juli 2024 - 06:50 WIB

Lurah Wala walaiya Kecamatan Tallo Kota Makassar Diduga alergi terhadap warganya

Rabu, 10 Juli 2024 - 15:01 WIB

Raja Tallo Ke 19 Andi Iskandar Esa Kr Bontomajannang Daeng Pasore membantah tudingan

Berita Terbaru